Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia. Upaya ini dilakukan bertepatan dengan lawatan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara Asia Tenggara, namun tanpa memasukkan Indonesia dalam agendanya.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC mulai Rabu (16/4/2025). Dalam agenda diplomatik ini, delegasi RI juga mencakup Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta dua wakil menteri: Arrmanatha Nasir (Luar Negeri) dan Thomas Djiwandono (Keuangan).
Selama kunjungan yang dijadwalkan berlangsung hingga 23 April 2025, delegasi RI akan bertemu dengan perwakilan USTR (United States Trade Representative), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menlu AS Marco Rubio, dan Menkeu AS Scott Bessent.
Empat Tawaran RI ke AS: Investasi Hingga Relaksasi Impor
Menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper berisi tawaran utama, termasuk skema tarif dan instrumen perdagangan non-tarif yang dapat dirundingkan. Ada empat poin utama yang akan ditawarkan Indonesia dalam negosiasi tarif dagang dengan AS:
- Pembelian Produk AS Senilai US$18 Miliar: Pemerintah menyatakan kesediaannya membeli barang dari AS dalam jumlah besar sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.
- Investasi BUMN ke AS: Melalui BPI Danantara, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berinvestasi di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan ekonomi dua arah. “Selain mengundang investasi Amerika ke Indonesia, perusahaan kita juga akan investasi di sana,” ujar Airlangga.
- Relaksasi TKDN dan Impor: Pemerintah menawarkan pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor yang selama ini dianggap sebagai hambatan perdagangan oleh AS. Hal ini termasuk deregulasi yang diarahkan langsung oleh Presiden RI untuk mempermudah skema ekspor-impor.
- Penyesuaian Tarif PPh dan Bea Masuk: Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan menurunkan tarif PPh impor atas barang-barang tertentu, seperti elektronik, ponsel, dan laptop, dari 2,5% menjadi 0,5%. Selain itu, bea masuk untuk produk-produk asal AS yang tergolong most favored nation akan diturunkan dari kisaran 5%–10% menjadi 0%–5%.
“Kami akan lakukan berbagai langkah untuk meringankan beban tarif yang saat ini masih dikenakan, sambil menunggu kepastian dari AS,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Xi Jinping Lewati Indonesia dalam Tur Asia Tenggara
Sementara Indonesia sibuk menjalin komunikasi dengan AS, Presiden China Xi Jinping memulai lawatan luar negeri pertamanya tahun ini ke Asia Tenggara. Namun, Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dikunjungi.
Mengutip Reuters, Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi tiga negara—Vietnam, Kamboja, dan Malaysia—sepanjang pekan ini. Dalam kunjungan ke Vietnam, diperkirakan akan ditandatangani sekitar 40 kesepakatan kerja sama, termasuk proyek infrastruktur perkeretaapian.
Meski Indonesia tidak disinggahi dalam kunjungan kali ini, komunikasi tingkat tinggi antara kedua negara tetap berjalan. Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping diketahui telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Kantor berita resmi Xinhua menyebutkan bahwa Xi Jinping menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ia menyatakan bahwa China dan Indonesia telah melalui berbagai masa sulit bersama selama 75 tahun terakhir dan berhasil membangun persahabatan yang kuat.
“China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral, dan membina persahabatan yang mengakar kuat,” tulis Xinhua, Minggu (13/4/2025).
Xi juga menegaskan komitmennya untuk memperdalam kerja sama strategis komprehensif dengan Indonesia, memperkuat koordinasi multilateral, serta membangun masa depan bersama dalam kerangka community of shared future ala Tiongkok.
