Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk US Trade Representative dan US Secretary of Commerce. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif impor yang diterapkan sejak 2 April 2025, terutama yang berdampak pada ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil dan garmen yang dikenakan tarif hingga 47%.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah secara aktif menjalin komunikasi dengan pihak AS demi mencari solusi atas pemberlakuan tarif tinggi tersebut. “Kami berharap kerja sama bilateral ini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Jumat (18/4/2025).
Tahapan Awal Negosiasi
Saat ini, belum ada kesepakatan final yang dicapai. Kedua negara baru menyetujui kerangka acuan negosiasi. Kendati demikian, kedua pihak menunjukkan sikap optimistis dalam mencapai kesepahaman yang menguntungkan bersama.
Pemerintah AS menyoroti pentingnya neraca perdagangan yang lebih seimbang. Indonesia, yang selama ini menikmati surplus perdagangan terhadap AS—senilai US$3,14 miliar dalam dua bulan pertama 2025—didorong untuk memberikan konsesi. Komoditas penyumbang surplus terbesar antara lain mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85), pakaian rajut (HS 61), serta alas kaki (HS 64).
Tawaran Indonesia kepada AS
Dalam upaya meredakan tensi perdagangan, Indonesia menawarkan sejumlah insentif dan kemudahan bagi AS, antara lain:
- Meningkatkan pembelian energi (LPG, minyak mentah, gas)
- Mengimpor produk pangan seperti gandum dan kedelai
- Menambah impor barang modal dari AS
- Memberikan kemudahan izin dan insentif untuk perusahaan AS di Indonesia
- Menyederhanakan proses impor produk hortikultura dari AS
- Menawarkan kerja sama di bidang mineral kritis
- Mengubah kewajiban TKDN menjadi bentuk insentif
- Mendorong model investasi B2B
Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya kerja sama dalam pengembangan SDM, termasuk di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi digital, dan layanan keuangan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pembelian alat pertahanan dan pesawat, serta insentif bagi perusahaan AS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), turut menjadi bagian dari paket tawaran Indonesia, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit dalam konferensi pers.
Respons dan Permintaan dari Amerika Serikat
Dalam pembicaraan tersebut, pemerintah AS telah mengajukan harapan agar tarif menjadi lebih proporsional dan menyampaikan sejumlah permintaan di luar tarif (non-tariff measures). Indonesia telah menyerahkan dokumen tanggapan terhadap permintaan tersebut, meski tidak dijelaskan secara rinci.
Permintaan Penurunan Tarif
Tarif tinggi yang dikenakan—hingga 47% untuk produk tekstil dan garmen—menjadi perhatian utama. Pemerintah berharap agar tarif untuk produk unggulan Indonesia tidak lebih tinggi dibanding negara pesaing. Tambahan beban 10% selama masa negosiasi turut memperberat tekanan pada pelaku industri nasional.
Target Selesai dalam 60 Hari
Meskipun belum ada hasil konkret, negosiasi dijadwalkan berlangsung selama 60 hari ke depan. “Kami menargetkan kerangka negosiasi ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian resmi antara kedua negara,” kata Airlangga.
Impor Pangan Tak Ganggu Swasembada
Pemerintah menjamin bahwa peningkatan impor pangan dari AS tidak akan mengganggu program swasembada. Produk yang akan diimpor seperti gandum dan kedelai merupakan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri dan sebelumnya didatangkan dari negara lain seperti Australia dan Ukraina.
Antisipasi Dampak Ekonomi
Untuk menghadapi potensi dampak negatif, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Ini termasuk penyempurnaan aturan impor, pengaturan kuota, serta reformasi perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah juga membentuk Satgas Tenaga Kerja untuk melindungi industri padat karya dan sektor seperti industri udang yang terkena dampak tarif tinggi.
Diversifikasi Pasar Ekspor
Saat ini, AS menyumbang sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Untuk mengurangi ketergantungan, pemerintah tengah mendorong perluasan pasar ke wilayah lain seperti Uni Eropa, Eurasia, dan Australia. Selain itu, Indonesia sedang mempersiapkan langkah aksesi ke dalam CPTPP guna memperkuat posisi dalam perdagangan global.
Airlangga menekankan bahwa diversifikasi pasar ini penting demi keberlanjutan ekspor, perlindungan lapangan kerja, dan daya saing nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
