Penerapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian target ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pakar menilai bahwa kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) ini, yang menetapkan bea masuk sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi beberapa dampak yang dikhawatirkan.
Selain itu, lonjakan beban fiskal akibat kebijakan ini diprediksi akan semakin memperberat perekonomian dalam negeri. Berbagai target strategis, termasuk pencapaian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, juga berisiko tidak tercapai.
Perbandingan Tarif di Kawasan ASEAN
Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia dikenakan tarif 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (24%) dan Filipina (17%), tetapi lebih rendah dari Thailand (36%). Beberapa negara ASEAN lain bahkan menghadapi tarif yang lebih besar, seperti Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), dan Myanmar (44%).
Latar Belakang Pengenaan Tarif
Tarif baru ini dijadwalkan berlaku mulai 9 April 2025. Pemerintah AS menilai bahwa kebijakan Indonesia terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dianggap kurang adil bagi perdagangan internasional. Dalam laporan resmi Gedung Putih, disebutkan bahwa Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, memiliki regulasi impor yang kompleks, serta mewajibkan perusahaan berbasis sumber daya alam untuk memindahkan seluruh pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi di atas US$250.000.
Respons Pemerintah Indonesia
Menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian mendalam mengenai dampak tarif baru terhadap berbagai sektor industri dan perekonomian secara keseluruhan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah strategis guna memitigasi dampak negatif yang mungkin terjadi.
Selama ini, ekspor utama Indonesia ke AS meliputi produk elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang. Oleh karena itu, pemerintah akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington D.C. guna melakukan negosiasi langsung.
Sebagai bagian dari upaya diplomasi perdagangan, pemerintah Indonesia juga akan menanggapi isu-isu yang disoroti dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR).
Langkah Strategis Pemerintahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk merancang langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif ini. Beberapa langkah utama yang akan diambil antara lain:
- Perluasan Mitra Dagang
- Pemerintah berupaya memperluas jaringan perdagangan dengan menjajaki keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), yang mencakup 40% nilai perdagangan global.
- Indonesia juga telah menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mencakup negara-negara ASEAN, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
- Selain itu, Indonesia tengah memperkuat kerja sama dengan berbagai blok ekonomi lainnya, termasuk OECD dan perjanjian perdagangan bebas seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
- Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
- Hilirisasi telah diterapkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pada sektor nikel. Dampaknya terlihat dari lonjakan nilai ekspor nikel dan turunannya yang meningkat dari US$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022.
- Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) guna mendukung pendanaan proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, dan perikanan.
- Penguatan Resiliensi Konsumsi Domestik
- Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program kesejahteraan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada 2025.
- Pemerintah juga berencana mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Kesimpulan
Meskipun kebijakan tarif baru dari AS menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, pemerintah telah merancang strategi komprehensif untuk menghadapinya. Dengan memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi SDA, serta memperkuat ketahanan konsumsi domestik, Indonesia berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang terus berubah.
