Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat pada 16–24 April 2025 guna membuka negosiasi perdagangan menyusul kekhawatiran atas kebijakan tarif dari Negeri Paman Sam.
Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Dalam kunjungan tersebut, mereka dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan para pejabat senior dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berisi sejumlah tawaran terkait instrumen tarif dan non-tarif, pelonggaran hambatan dagang, serta peluang investasi di sektor riil dan keuangan.
“Selain mengundang investasi AS ke Indonesia, ada juga rencana sejumlah perusahaan nasional untuk menanamkan modal di Amerika,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (14/4).
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Deregulasi Ekonomi. Satuan tugas ini bertugas untuk melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menangani isu pemutusan hubungan kerja, serta menyesuaikan kuota impor—sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari hasil kerja satuan tugas tersebut, pemerintah diperkirakan akan segera merilis paket kebijakan yang mencakup mekanisme international competitive bidding (ICB).
Airlangga juga menyebutkan bahwa Indonesia siap membeli barang dari AS senilai sekitar US$18 miliar, sesuai kebutuhan domestik, dalam rangka mengurangi defisit perdagangan. Namun, ia menegaskan bahwa pembelian tersebut tidak akan diklasifikasikan sebagai impor langsung.
Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa barang-barang dari AS itu kemungkinan akan dikirimkan secara bertahap.
“Jadi, pengirimannya bertahap, tidak bisa langsung dikategorikan sebagai impor,” ujarnya.
Ekspansi Indonesia di Sektor Strategis AS
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia menargetkan sektor strategis di AS, terutama minyak dan gas. Ia menyoroti bahwa anak usaha Pertamina telah memiliki rekam jejak investasi di sana.
Selain itu, sektor teknologi informasi, khususnya riset dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), juga menjadi perhatian utama, dengan tujuan akhir membawa pulang teknologi tersebut ke Indonesia. Ia menambahkan bahwa pemerintah melalui Danantara akan mendorong BUMN untuk memperluas investasi ke AS. Posisi strategis Danantara dinilai memberikan fleksibilitas tinggi bagi ekspansi modal, baik di dalam maupun luar negeri.
Pertamina Siap Tanam Modal di AS
Juru bicara Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa perusahaan masih menunggu instruksi resmi pemerintah, namun menegaskan bahwa pihaknya siap berinvestasi di AS. Menurutnya, sektor hulu menjadi area yang paling prospektif.
“Pertamina terbuka untuk kolaborasi atau peluang investasi dengan mitra, termasuk perusahaan AS, demi keuntungan bersama,” ujar Fadjar.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Plt) Tri Winarno juga menilai sektor hulu merupakan bidang investasi paling menjanjikan bagi Pertamina, meskipun diskusi masih berlangsung.
“Fokusnya memang ke sektor hulu, tapi belum ada yang pasti. Semua masih dalam tahap negosiasi,” jelas Tri.
Ia sempat menyebut proyek Pikka di Alaska sebagai salah satu target investasi. Proyek migas besar yang dioperasikan oleh Santos dan Repsol itu sebelumnya sempat menarik minat PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk membeli sebagian saham pada pertengahan tahun lalu.
Strategi Taktis di Tengah Negosiasi Perdagangan
Pendiri dan penasihat ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyambut baik langkah eksplorasi investasi baru oleh pemerintah dalam konteks negosiasi tarif. Menurutnya, sektor hulu dan hilir migas di AS memiliki prospek cerah.
Ia mencatat bahwa sektor hulu di AS—terutama pengembangan minyak dan gas serpih (shale oil dan shale gas)—banyak digarap oleh perusahaan independen berskala kecil hingga menengah, yang relatif lebih kecil dari Pertamina.
“Ini membuka peluang besar bagi Pertamina untuk mengakuisisi ladang atau proyek yang sudah masuk tahap produksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa ekspansi ke AS akan mendukung upaya global Pertamina, meningkatkan volume produksi nasional (lifting), dan memperkuat ketahanan energi. Ia juga membuka kemungkinan bahwa hasil produksi tersebut nantinya bisa dibawa pulang ke Indonesia.
Namun, ia mengingatkan pentingnya kajian menyeluruh dan due diligence sebelum mengambil keputusan investasi.
